Sobat AgriVisi, ketersediaan BBM bersubsidi menjadi ‘nyawa’ utama bagi nelayan untuk melaut. Sayangnya, ketersediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) masih menghadapi kendala di lapang.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, akan terus mengupayakan kemudahan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Di antaranya, dengan memperbanyak fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBN) di wilayah pesisir serta terus membangun koordinasi dengan pihak terkait untuk menambah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Permasalahan ketersediaan dan penyaluran BBM sektor kelautan dan perikanan, seperti kuota BBM, akses SPBU nelayan yang sulit dan jumlah SPBU nelayan yang belum optimal telah didiskusikan dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memperoleh solusi yang tepat,” ujar Menteri Trenggono saat meresmikan SPBN di Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (31/3/2023).
Menurut Trenggono, pihaknya tidak punya kewenangan langsung mengenai kuota BBM. Akan tetapi, ia berjanji untuk terus memperjuangkannya. ”Karena memang KKP tidak punya kewenangan langsung mengenai kuota ini, tapi akan terus kami perjuangkan bersama-sama,” tegasnya.
Beroperasinya SPBN di Aluh Aluh misalnya, akan mempermudah nelayan setempat dalam memperoleh BBM bersubsidi jenis solar maupun pertalite. Ada sebanyak 1.340 orang nelayan Aluh-Aluh yang membutuhkan BBM bersubsidi tersebut.
Karena itu, pada tahap awal siap disalurkan 70 kiloliter BBM untuk nelayan yang telah terverifikasi oleb pemda sebagai penerima. Yakni, nelayan yang memiliki kartu Kusuka dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP).
Sobat AgriVisi, Trenggono berharap penyaluran BBM dikawal bersama melalui kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala agar tepat guna dan tepat sasaran serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat perikanan.
“KKP juga terus mengawal penetapan kuota BBM kepada BPH Migas. Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu Provinsi Kalimantan Selatan yang diberikan oleh BPH Migas sebanyak 222.655 KL per tahun,” urainya.
Dalam mempermudah akses BBM subsidi bagi para nelayan, lanjut Menteri Trenggono, belum lama ini pihaknya menyepakati kerja sama dengan Kementerian BUMN dan PT Pertamina melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga. Dari kerja sama itu telah diimplementasikan SPBN di tujuh lokasi yaitu Kepulauan Riau, Medan, Kota Bitung, Tegal, Sukabumi, Cilacap, dan Maluku.
“KKP berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM khususnya BBM bersubsidi untuk nelayan melalui dukungan pembangunan SPBU nelayan, dan fasilitas seperti ini akan terus kita sinergikan untuk dibangun di wilayah-wilayah lain,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsy mengapresiasi beroperasinya SPBN di Kecamatan Aluh-Aluh. Said mengaku, SPBN ini dapat mendorong produktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar merupakan nelayan kecil pengguna kapal 3-5 GT.
“Ini sangat membantu para nelayan, karena akses memperoleh BBM bersubsidi menjadi lebih mudah,” ungkapnya.
Sebagai informasi Sobat AgriVisi, produktivitas perikanan tangkap di Kabupaten Banjar pada tahun 2022 mencapai 8.700 ton dengan komoditas utama udang laut, ikan kakap, kerapu dan ikan barakuda (alu-alu). Produksi perikanan tangkap ini sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal.
