Menindaklanjuti arahan Presiden dalam pertemuan 15 September 2021 di Istana Negara Jakarta, GOPAN (Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional) dan PINSAR (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat) Indonesia menggelar koordinasi peternak ayam broiler mandiri se-Jawa di Bogor, Selasa (21/9).
Dalam acara tersebut, GOPAN dan PINSAR Indonesia menyampaikan beberapa aspirasi. Pertama, pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah. Terutama, yang dialami peternak mandiri kecil karena sering bersaing di pasar tradisional dengan produksi dari perusahaan konglomerasi.
Oleh karena itu, perlu segmentasi produk ayam broiler. Perusahaan konglomerasi tidak boleh menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen pasar peternak rakyat mandiri kecil.
Kedua, peternak rakyat mandiri sering dihadapkan tingginya harga pakan dan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Hal ini dipicu tingginya harga jagung sebagai komponen terbesar dari pakan ayam (50%).
Organisasi peternak itu memohon pemerintah mengupayakan jagung dengan harga wajar dan persediaan yang cukup.
“Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan impor jagung untuk peternak mandiri lewat BUMN Pangan atau Koperasi,” kata Sugeng Wahyudi, Sekjen GOPAN.
Ketiga, mengusulkan pemerintah agar mempunyai cadangan jagung pemerintah sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan oleh BUMN Pangan. Keempat, ditetapkannya Harga Eceran Tertinggi (HET) DOC dan Pakan. Atau, harga DOC disesuaikan harga ayam hidup, yaitu 25% dari harga ayam hidup dan revisi harga acuan ayam hidup pada Permendag No. 07 Tahun 2020.
Kelima, Jika terjadi harga jual ayam hidup terendah di tingkat peternak mandiri, GOPAN dan PINSAR meminta BUMN Pangan berperan menyerap ayam-ayam peternak mandiri dengan ketentuan harga yang wajar dan menjadi cadangan pangan. Keenam, ayam dimasukan ke program bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Ketujuh, kerataan kepemilikan indukan ayam (Grand Parent Stock, GPS) yang selama ini dikuasai oleh 2 perusahaan yang mendapat kuota sekitar 65%. “Jadi, kami memohon dapat didistribusikan secara merata dan berkeadilan sehingga peternak mandiri yang naik kelas bisa juga mendapatkan GPS tersebut. Dengan komposisi setiap perusahaan atau peternak mandiri mendapatkan kuota maksimal tidak lebih dari 20 %,” lanjut Sugeng.
Kedelapan, diterbitkan Perpres yang melindungi peternak mandiri kecil. Kesembilan, membuat tim kecil monitoring dan evaluasi yang di dalamnya ada perwakilan peternak unggas rakyat mandiri untuk melaporkan kondisi ini setiap saat bisa ke Presiden.
