Pengendalian resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance – AMR) terkait erat dengan keberhasilan produksi budidaya ikan dan kesehatan produk perikanan. Karena itu, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan serta dalam mengendalikan AMR.
Kegiatan ini antara lain dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan surveillance AMU/AMR di 4 kabupaten, yaitu Kab. Subang, Jawa Barat; Kab. Banyumas, Jawa Tengah; Kab. Sleman, DI Yogyakarta; dan Kab. Blitar, Jawa Timur.
“Pengendalian resistensi antimikroba merupakan isu internasional/global dan merupakan salah satu isu yang akan diangkat ke dalam pertemuan Presidensi G20 Indonesia 2022. Karena bersinggungan dengan keberhasilan dalam menjaga produktivitas dan kesehatan sektor perikanan, maka KKP bekerja sama dengan FAO,” ujar Dirjen Perikanan Budidaya, TB Haeru Rahayu.
Pengendalian resistensi antimikroba merupakan upaya untuk memastikan produk akuakultur seperti udang, nila, lele, patin dan bandeng telah memenuhi prinsip keamanan pangan sehingga menjamin kesehatan masyarakat. Penggunaan antimikroba yang tidak sesuai petunjuk penggunaan menjadi risiko bagi seluruh bangsa di dunia yaitu mengakibatkan terjadinya resistensi antimikroba.
“Pemerintah sangat konsen terhadap pengendalian AMR ini agar produk perikanan kita selain produksinya bagus tapi juga sehat, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor,” jelas Tebe.
Sebagai negara yang berkomitmen mengendalikan AMR, Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional (PRA) 2020-2024 yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan dan Badan POM.
Dalam rangka mengendalikan AMR di perikanan budidaya, KKP juga telah menjalin kerja sama dengan FAO melalui TCP/RAS/3702 tentang Support Mitigation of Antimicrobial Resistance (AMR) Risk Associated with Aquaculture in Asia. “Kerja sama ini berlangsung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021,” ungkap Tebe.
Tujuan kerja sama ini mendukung pemerintah Indonesia agar mengatasi risiko AMR di bidang akuakultur secara efektif untuk kesehatan manusia dan keberlanjutan. Sedangkan, outputnya berupa baseline information, legislative framework, good management practices, dan national strategy action plan.
“Manfaat kerja sama ini sangat besar sekali. Kita bisa mendapatkan informasi yang mendalam dari pengendalian AMR,” lanjut Dirjen.
Ageng Setiawan Herianto, Assistant Representative FAO Indonesia (Programme) menerangkan, proyek FAO terkait AMR di Indonesia merupakan program regional. Vietnam, India, dan Indonesia merupakan negara penghasil produk perikanan budidaya yang sangat dominan di Asia.
“Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar perikanan budidaya. Oleh karenanya, FAO memberikan perhatian khusus untuk Indonesia,” ujar Ageng. Perhatian ini sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan pada akuakultur, terutama di Indonesia.
FAO pun mencanangkan proses budidaya menjadi salah satu perhatian karena kebutuhan protein hewani yang sangat meningkat. Bersamaan dengan intensifikasi budidaya, biasanya akan diikuti penggunaan obat-obatan yang cukup signifikan.
Untuk itu, AMR perlu diantisipasi agar dapat meningkatkan kualitas pangan karena merupakan kunci kesehatan bersama. “Saat ini dunia perlu asupan protein hewani dan yang paling sehat dan menyehatkan, salah satunya pada ikan. Oleh karenanya, produknya harus kita jaga kesehatannya,” tukasnya.
Penggunaan antibotik bukan tanggung jawab pembudidaya saja. Tetapi, pihak swasta yang menjual produknya dan pemerintah menetapkan regulasi.
“Jadi, semua pihak mudah-mudahan terlibat dan memiliki kesempatan belajar untuk menggunakan antibiotik secara tepat dan bijaksana. Maka dari itu, kerja sama ini mencoba melakukan sharing informasi dan sekaligus menerapkan pembelajaran dari lapangan agar kita sama-sama melakukan pengendalian terhadap AMR,” tandasnya.
