Total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Perum Bulog mencapai 413.856 ton. Mutu beras yang tersimpan menahun sejak 2018 hingga 2019 ini berpotensi turun jika tidak dilakukan perawatan.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengatakan, sebagian besar beras tersebut berasal dari impor pada 2018 sebesar 244.864 ton dan pengadaan dalam negeri pada 2018 sebesar 45.080 ton. Di samping itu, stok CBP dari pengadaan dalam negeri pada 2019 sebanyak 123.912 ton.
Buwas, sapaannya, mengusulkan agar beras-beras tersebut diprioritaskan penyalurannya melalui tiga strategi. “Kami sudah ajukan hal ini dua kali dalam Rakortas (rapat kordinasi terbatas) karena beras yang sudah menahun ini masih bisa digunakan,” ulasnya dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Selasa (18/5).
Pertama, kebijakan penyaluran beras CBP dalam saluran tertentu pada mekanisme bantuan sosial sesuai hasil sidang kabinet, 7 April 2021. Kemudian, penurunan harga CBP di gudang Bulog dalam program ketersediaan pasokan dan stabilitas harga (KSPH) atau operasi pasar (OP). Ketiga, pelepasan stok dengan penjualan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut Buwas, Presiden Joko Widodo mendukung agar beras menahun tersebut segera ditangani. Penurunan harga yang diusulkan dari Rp8.300/kg menjadi Rp6.500/kg dari gudang Bulog. Selisih ini nantinya akan dimintakan ke negara.
Beras yang sudah menahun tersebut menimbulkan biaya perawatan yang lebih tinggi untuk mempertahankan mutu beras tetap terjaga. Ketersediaan beras Bulog per 17 Mei 2021 sebesar 1.395.376 ton. Angka ini terdiri dari CBP sebesar 1.378.047 ton.
Sebanyak 413.856 ton CPB merupakan beras yang menahun sejak 2018-2019. Sisanya berupa beras komersial sebanyak 17.329 ton.
