Sobat Agrivisi, industri hilir sawit memegang peranan besar dalam mendukung perekonomian Indonesia. Sayangnya, industri hilir sawit bakal menghadapi tantangan berat di dalam dan luar negeri akibat dampak resesi global dan kondisi perekonomian masyarakat.

Karena itu, peran pemerintah sangat diharapkan mampu menciptakan kebijakan dan dukungan. Terutama, mengantisipasi dampak hambatan dagang di negara tujuan ekspor sawit.

Kondisi terkini perkembangan bisnis hilir sawit tersebut mengemuka dalam kegiatan buka puasa bersama antara Forum Wartawan Pertanian dengan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN), dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) di Jakarta, Senin, (27/03).

Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI menguraikan, program biodiesel telah mencapai bauran 35% atau B35 yang diharapkan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Pada 2023, target penggunaan biodiesel akan mencapai 13,15 Juta Kiloliter yang mampu mengurangi impor minyak solar hingga Rp140 triliun.

“Program biodiesel merupakan bagian dari upaya mencapai target nol emisi pada 2060. Karena itulah, perlu didorong program bioenergi lainnya seperti bioavtur, bioethanol, dan bensin sawit,” ujarnya.

Program B35 yang dijalankan sejak Februari ini, ulas Paulus, agak sedikit di bawah target. Menjelang lebaran pun permintaannya sedikit turun.

“Dalam kenyataannya, permintaan solar agak menurun. Ada beberapa tempat masih ada penyesuaian-penyesuaian tapi B35 sudah berjalan,” terangnya. Meski begitu, Paulus optimis target konsumsi biodiesel akan tercapai di akhir tahun.

Pada kesempatan yang sama, Rapolo Hutabarat, Ketua Umum APOLIN mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang penuh kehati-hatian dalam penetapan kebijakan tatkala mengantisipasi pandemi. Keberpihakan pemerintah mendukung hilirisasi sawit, khususnya oleokimia konsisten dilakukan sejak tahun 2012.

“Indonesia telah menjadi produsen terbesar dari produk oleokimia di dunia. Saat ini, kapasitas produksi oleokimia Indonesia mencapai 11,38 juta ton di mana lebih tinggi dari Malaysia sebesar 2,5 juta sampai 3 juta ton yang berbasis minyak sawit,” ujarnya.

Menurut Rapolo, Indonesia sangat beruntung memiliki sentra produksi oleokimia di dalam negeri karena sangat bermanfaat di masa pandemi. Khususnya, produk disinfektan dan kebersihan tubuh seperti sabun.

Seiring pemulihan ekonomi, volume ekspor oleokimia mencapai 4,2 juta ton pada 2022 lo Sobat AgriVisi! Negara tujuan utama ekspor adalah India, Tiongkok, dan Eropa.

“Tahun lalu nilai ekspor oleokimia mencapai 5,4 miliar dolar atau rerata 83 triliun rupiah lebih. Ini sebuah pencapaian bersama terutama keberpihakan pemerintah yang mendukung hilirisasi di Indonesia,” urainya.

Rapolo mengakui, kinerja positif oleokimia juga ditopang oleh keberpihakan pemerintah melalui kebijakan gas murah. Sehingga, industri oleokimia mendapatkan insentif gas murah setidaknya sampai tahun 2024. ”Semoga kebijakan ini terus bergulir dan kami lihat Kementerian ESDM, Perindustrian sangat mendukung implementasi harga gas 6 dolar per mmbtu bagi oleokimia. Hingga sekarang, tidak ada PHK di sektor oleokimia bahkan terus bertambah penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Kemudian, Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI menjelaskan, di kuartal pertama tahun ini tren masih di bawah tren periode yang sama tahun lalu. Sebab, di pasar global terjadi penurunan tren produksi 17 minyak nabati sebesar 2%. Yakni, menjadi sekitar 58 juta ton dari target awal 61 juta ton.

Begitu pula di dalam negeri, harga sawit tidak seperti tahun lalu yang di atas US$1.000 per ton. “Saat ini ekspor sawit menurun akibat dampak resesi global,” sahutnya.

Imbasnya, terang Sahat, “Target Domestic Market Obligation (DMO) sulit dicapai. Lemahnya ekspor ini mulai terjadi di akhir 2022 di mana hak ekspor sawit sebesar 6,1 juta ton tidak sepenuhnya terealisasi. Dampak berikutnya, pasokan Minyakita berkurang lantaran dana subsidi Minyakita itu dari ekspor.”

Dalam pandangan Sahat, DMO sawit tidak lagi tepat menggerakkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng. Ia menyarankan, pemerintah sebaiknya fokus membantu masyarakat kurang mampu sekitar 33 juta orang dengan kebutuhan minyak goreng murah sekitar 42 juta kiloliter.

Syaratnya, pemerintah melalui Perum BULOG memegang distribusi minyak goreng kepada masyarakat kurang mampu. Pasalnya, ”Di beras Bulog berhasil memberikan harga tertentu ke masyarakat berpenghasilan rendah,” ulas Sahat.

Karena itu, ia mengusulkan kebijakan penundaan BK CPO perlu dilakukan untuk menjaga daya saing industri sawit nasional di pasar global. Apabila bea keluar tetap dijalankan, maka stok minyak sawit di dalam bakalan kelebihan suplai dan tanki penuh.

“Kalau bea keluar tetap jalan, diperkirakan ekspor sawit akan macet total. Harga tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Pasar ekspor juga lesu. Makanya, ekspor butuh insentif supaya daya saing kuat di pasar global,” tandasnya.

 

Hambatan Dagang

Di samping itu, ketiga asosiasi sawit tersebut juga mengakui masih ada hambatan dagang kepada produk hilir sawit. Paulus menguraikan, Indonesia masih menunggu hasil gugatan kebijakan RED II kepada Organisasi Perdagangan Duni (WTO) yang ditangani oleh Dispute Settlement Body WTO melalui pendaftaran dengan kode WT/DS 593.

Proses penyelesaian sengketa DS 593 menghadapi sejumlah kendala. Antara lain, kekosongan hakim juri/arbitrator di appellate body atau badan banding serta minimnya hakim juri ini akibat  blokade penunjukkan arbitrator oleh Amerika Serikat semenjak 2017.

Rapolo membuka, ekspor produk oleokimia ke Uni Eropa dikenakan bea masuk antidumping dengan kisaran nilai 15%-46%. Tarif ini sudah mulai diberlakukan pada Desember 2022. Akibatnya, anggota APOLIN kesulitan menembus pasar Eropa.

Tahun lalu ekspor oleokimia ke Eropa mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, produk fatty acid menyumbang nilai 330 juta dolar Amerika Serikat.

”Dengan hambatan tarif ini, kami sudah sampaikan kepada kementerian terkait memang saat ini langkah paling soft interim review. Untuk langkah ke WTO, ini harus dikaji bersama antara pelaku usaha dengan pemerintah,” urai Rapolo.

Sobat AgriVisi, pada momen buka puasa dan update kondisi bisnis hilir sawit, ketiga asosiasi hilir sawit juga berkolaborasi dengan Forum Wartawan Pertanian untuk memberikan bantuan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut disalurkan melalui yayasan sosial di sekitar Jabodetabek.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here