Kebijakan fleksibilitas harga menaikkan harga beras

Sobat AgriVisi pasti merasakan kenaikan harga beras sejak bulan Agustus 2022. Faktor tersebut diyakini karena beberapa hal.

Mulai dari produksi padi yang menurun di bulan tertentu, implikasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), efek samping kebijakan bansos (free market), kebijakan fleksibilitas harga gabah dan  beras di tingkat petani, hingga langkanya pasokan impor pupuk akibat perang Rusia-Ukraina.

Nah, menurut Koordinator Evaluasi dan Pelaporan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementerian Pertanian, Batara  Siagian, terkait validasi data produksi dan konsumsi gabah/beras, yang mengumumkan keabsahannya hanya BPS dan telah dilakukan Kerangka Sampel Area (KSA).

“Secara angka produksi gabah, sebenarnya surplus ada di penggilingan dan distributor,” katanya saat Webinar PATAKA yang bertema tengang “Harga Beras Naik, Apa Solusinya” di Jakarta, Selasa (25/22).

Batara mengatakan, biaya usaha tani meningkat signifikan terutama karena kenaikan BBM dan pupuk. Jadi, harga pokok produksi (HPP) petani mengarah 15 juta rupiah per hektar.

Sedangkan, banyak petani lahannya hanya di bawah satu hektar lo Sobat AgriVisi.

Persoalan datang ketika petani menghasilkan gabah sekitar 5 ton per ha dengan harga GKG 5 ribu rupiah per kg. Sehingga, pendapatan petani hanya 25 juta rupiah per hektar.

Setelah dipotong biaya produksi-panen, pendapatan bersih petani menjadi sekitar 10 juta rupiah dibagi 4 bulan. Dengan demikian, pendapatannya hanya 2 juta rupiah saja per bulannya.

Sobat AgriVisi, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Syailendra mengatakan, dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, prinsipnya harus memperkuat Bulog dan BUMN Pangan yang lain. Tetapi, tidak serta merta menugaskan pengadaan beras kepada Bulog tanpa diiringi instrumen pembiayaan bunga komersil yang rendah.

Perlu ada pinjaman modal untuk melakukan transaksi dan kontrak jangka panjang.

Syailendra menegaskan, saat ini sulit bagi BUMN Pangan atau Bulog untuk mencari pinjaman perbankan. BUMN Pangan sebagai lembaga private sector tidak bisa bertindak seperti itu.

“Misalnya, kita minta Bulog untuk offtake hasil petani dengan harga bagus. Bulog dapat membeli harga tinggi di petani. Jangan dipaksa dengan harga murah karena susah bagi petani. Sama halnya Bulog membeli kedelai dengan bunga komersial tinggi jadi agak susah bergerak,” ungkapnya.

Menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional/Bapanas, Rachmi Widiriani, pemerintah menargetkan stok beras Bulog mencapai 1,2 juta ton di akhir tahun ini. Pembelian di musim gadu seperti saat ini memerlukan upaya lebih.

Makanya, kebijakan fleksibilitas harga gabah dan beras telah dicabut sejak 17 Oktober 2022. Hasil evaluasinya, kebijakan fleksibilitas itu mendorong kenaikan harga beras.

Namun, memberi kesempatan kepada petani untuk meningkatkan kualitas gabah sehingga dapat menikmati harga gabah terbaik dari Bulog.

Rachmi menyampaikan, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan sebesar 13,5%, harga GKG meningkat 9,2%, dan harga beras meningkat 4,2% dari Rp10.700/kg di bulan Juli 2022 menjadi Rp11.090/kg di tingkat konsumen.

Kemudian, di musim gadu produksi gabah atau beras rendah tetapi kualitasnya lebih bagus karena berada pada musim panas. Sehingga, kualitas gabah atau beras yang dihasilkan lebih baik dibanding periode sebelumnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here