Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggaungkan Program Ekonomi Biru yang sudah digagas ke forum tingkat nasional maupun internasional. Yang terbaru, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP memaparkan program Ekonomi Biru ke forum yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia.
Sobat Visioner, adalah Kepala BRSDM KKP, I Nyoman Radiarta yang mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menjadi keynote speaker pada Road to Ocean 20: Workshop on Partnership towards Effective Management to Conserve and Sustainably Use the Oceans, Seas and Marine Resources. Kegiatan ini diselenggarakan oleh United Nations (UN) Office of the Resident Coordinator in Indonesia pada Senin (26/9) di Jakarta.
Nyoman mengatakan, pertumbuhan penduduk dunia memberikan tekanan ekologi dan ekonomi pada sumber daya kelautan dan perikanan dunia. Setiap negara pesisir menghadapi tantangan yang sama dalam memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masyarakat di tengah sumber daya yang semakin menipis.
Nah dalam menyikapi permasalahan tersebut, KKP menerapkan kebijakan ekonomi biru berdasarkan prinsip keseimbangan antara kemakmuran rakyat serta pembangunan ekonomi dan sosial bangsa dengan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kepentingan masyarakat di masa depan.
“Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Program Ekonomi Biru mengelola sumber daya alam yang melimpah ini secara aktif dan merata menjadi lebih sehat, lebih aman, lebih tangguh dan produktif dengan berfokus pada pemahaman ekologi dan ekonomi pada kegiatan ruang laut,” ujar Nyoman.
Dalam implementasi ekonomi biru, KKP memiliki lima program strategi lo Sobat Visioner. Pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi.
Yang kedua, penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan.
Ketiga, menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan baik budidaya laut, pesisir, maupun pedalaman. Tujuannya, meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.
Yang keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Terakhir, Program Bulan Cinta Laut untuk mengatasi sampah laut.
“Bagi Indonesia, Ekonomi Biru adalah masa depan. Kami percaya bahwa peluang untuk mengelola lautan kita secara berkelanjutan sambil menjaga orang-orang kita, untuk memberi mereka kemakmuran dan kesetaraan ekonomi terbuka lebar,” jelas Nyoman.
Ia melanjutkan, workshop ini merupakan pertemuan penting untuk berbagi semangat dan komitmen yang sama demi masa depan lautan kita. “Saya berharap, dari sini kita dapat bekerja sama untuk mengundang komunitas internasional untuk memobilisasi peluang kolaborasi dan investasi untuk mewujudkan pengelolaan laut dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, UN Resident Coordinator, Valerie Julliand mengatakan, selama Konferensi Kelautan PBB 2017, kepala negara dan pemerintahan serta perwakilan tingkat tinggi menekankan pentingnya kemitraan yang efektif serta peningkatan kerja sama, koordinasi, dan koherensi kebijakan di semua tingkat semua pemangku kepentingan terkait.
Solusi untuk laut yang dikelola secara berkelanjutan berbasis sains solusi inovatif bertujuan agar memulai babak baru aksi laut global dan penggunaan sumber daya laut yang inovatif. Hal itu juga termasuk mengatasi ancaman terhadap kesehatan, ekologi, ekonomi dan tata kelola laut, sampah dan polusi laut, IUU fishing, dan hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penerapan lima strategi ekonomi biru menjadi langkah konkrit KKP dalam menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan.
Dengan strategi ekonomi biru, sektor kelautan dan perikanan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional bahkan untuk memenuhi kebutuhan protein dunia. “Ini adalah langkah kebijakan baru yang harus dijalankan untuk keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan hingga masa yang akan datang,” tandas Trenggono.
