Sobat AgriVisi, pemerintah menargetkan ekspor udang nasional bisa mencapai nilai USD4,3 miliar pada tahun 2024 dengan produksinya mencapai 2 juta ton. Karena itu, dibuatlah Crash Program, Program Kerja Nasional Peningkatan Produksi Industri Udang tahun 2022-2024.
“Kita harus membuat semacam akselerasi program yang jangka cepat 2-3 tahun. Nah, di situ harus menarik komitmen semua khalayak terkait secara penuh. Kenapa dikatakan Crash Program karena ini berlangsung cepat, hanya 2-3 tahun, komitmen penuh dan harus ada hasilnya,” ungkap Mohamad Rahmat Mulianda.
Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) itu menjelaskan, target peningkatan nilai ekspor udang tahun 2024 digaungkan pada 2019. Namun, ungkapnya, terjadi stagnasi kegiatan budidaya udang karena pandemi.
Kegiatan yang seharusnya dipacu sejak awal pun mengalami keterlambatan dan tidak berjalan optimal. Peningkatan ekspor tidak mungkin tanpa dukungan bahan baku alias kenaikan produksi.
“Ketika pandemi sudah mereda, kita lihat harus membuat percepatan pencapaian target, percepatan untuk memproduksi dan peningkatan ekspor,” ulas Rahmat.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, Kemenko Marves menginisiasi Crash Program sebagai akselerasi peningkatan produksi dan ekspor udang dengan jangka cepat. Rahmat menjelaskan, “Ini harus menjadi faktor pengungkit kegiatan produksi dan ekspor udang selama 2-3 tahun ke depan sesuai dengan target yang definitif harus kita upayakan.”
Sobat Agrivisi, Crash Program terdiri dari 10. Bidang tersebut meliputi bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi; pengembangan kawasan tambak berkelanjutan; dukungan infrastruktur produksi; pengembangan input produksi; tata kelola dan kelembagaan; hilirisasi produksi dan pemasaran; hingga bidang pengembangan riset, pelatihan, dan penyuluhan.
Kesepuluh bidang ini melibatkan kementerian/lembaga terkait. Yaitu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Berjalan Paralel
Sobat Agrivisi, menurut Rahmat, keseluruh bidang tersebut berjalan paralel sejak diinisiasi pada 2022. ”Semua bidang berjalan berbarengan secara cepat supaya ngejar target besar ini,” tukasnya.
Misalnya, di hulu bertugas menyelesaikan kepastian dan integrasi tata ruang darat dan laut. Selama ini hubungan tata ruang darat dan laut tidak sama. Sehingga, aktivitas tambak sering kalah dengan aktivitas di hulu, seperti pencemaran dari industri masuk ke tambak udang.
Kemudian, penyelesaian konflik pemanfaatan tata ruang antara budidaya dengan kegiatan pertambangan atau pariwisata. Ada juga rencana pengembangan sentra induk udang unggul di Bali.
Sisi hilir juga nggak ketinggalan dikelola lo Sobat AgriVisi. Yaitu, dengan meningkatkan nilai tambah dengan memacu penguatan unit pengolahan ikan (UPI) di daerah sentra industri udang. “Bagaimana meningkatkan standardisasi produk, masalah traceability-nya, masalah sertifikasi, dan sebagainya. Jadi, kita upayakan kegiatan di hilirnya pun peningkatan daya saingnya semakin baik,” urai Rahmat.
Melalui program ini, Rahmat berharap UPI lokal bisa meningkatkan mutu dan kapasitasnya untuk menghasilkan produk setara ekspor skala regional. Berikutnya adalah penetrasi pasar udang nontradisional seperti kawasan Eropa yang serapannya masih sangat rendah dan Timur Tengah.
Hambatan
Dalam menjalankan Crash Program, Rahmat mengungkap ada hambatan yang harus segera diselesaikan. Misalnya, infrastruktur pendukung berupa saluran irigasi tambak. Irigasi di kawasan pertambakan belum sebagus irigasi persawahan.
Kemenko Marves pun meminta Kemen-PUPR memberikan perhatian yang sama antara irigasi pertambakan dengan irigasi persawahan. “Irigasi mutlak jadi urat nadi pertambakan rakyat. Kalau tambak industri, mereka bisa nyedot air dari laut. Kalau tambak rakyat, itu tergantung pada air pasang surut yang akhirnya tergantung irigasi yang ada,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya akan mengaktivkan keterlibatan penuh Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA). ”Jadi, kita akan menjadikan POKLINA jadi bagian dari komisi irigasi di setiap provinsi yang ada pertambakan. Selama ini POKLINA itu tidak jadi bagian komisi irigasi, hanya kelompok petani air saja. Harapannya kalau irigasi sudah bagus, akan memacu produktivitas tambak-tambak rakyat,” ulasnya rinci.
Tambak swasta bagaimana? Rahmat menegaskan, mereka akan didukung dengan perizinan yang kondusif.
Selama ini perizinan juga menjadi handicap karena jumlahnya terlalu banyak dan penegakan hukumnya terkadang kurang pas. Dampaknya, membuat para petambak ketakutan menjalankan usahanya.
Perizinan disederhanakan melalui online single submission (OSS) dan masih dalam tahap penyempurnaan di BKPM. “Harapan bisa memacu semangat dan iklim investasi tambak udang dengan kemudahan perizinan dan juga penegakan hukumnya bersifat restorative justice. Pemerintah berusaha kuat untuk segera terimplementasi,” serunya.
