Ekspor produk perikanan menjadi salah satu andalan penyumbang pendapatan negara. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan mitigasi penolakan produk perikanan di pasar ekspor.
Untuk menjamin keberterimaaan produk, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) menggandeng United Nations Industrial Development Oganization (UNIDO), salah satu lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Melalui Global Quality and Standards Programme (GQSP) SMART-Fish fase 2 dengan dana hibah dari Switzerland’s State Secretariat for Economic Affairs (SECO), KKP melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pasar global untuk mendukung peningkatan ekspor dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia.
“Sebagai koordinator utama pelaksanaan program GQSP ini kami didukung oleh beberapa focal point (titik focus) di lingkup KKP, yaitu Ditjen Perikanan Budidaya, BKIPM, BRSDMKP, serta focal point di luar KKP, yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN),” terang Dirjen PDSPKP, Artati Widiarti di Jakarta, Kamis (3/3/2022).
Kepala Perwakilan SECO dari Kedutaan Swiss, Philipp Orga memastikan akan melanjutkan dukungan pendanaan melalui GQSP fase 3 yang akan dimulai 2023 dalam pertemuan tripartit, KKP-UNIDO-SECO (Steering Committee Meeting) pada akhir Februari 2022 secara daring.
Artati merespon positif komitmen baru ini. Ia menegaskan, KKP mendukung penuh penyelesaian GQSP fase 2 dan meminta agar sejalan dengan program prioritas KKP dalam perbaikan rantai nilai hulu-hilir.
“Kita akan dorong pemenuhan mutu dan standar produk untuk peningkatan ekspor melalui pencapaian 10.500 sertifikat Good Manufacturing Practices pada Unit Pengolahan Ikan dalam mendukung kebijakan dan program penangkapan ikan terukur, pembangunan Kampung Nelayan Maju, pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal, dan pengembangan budidaya berbasis komoditas unggulan ekspor,” urainya.
Pada kesempatan tersebut, Artati melaporkan capaian kegiatan hingga Januari 2022, seperti Komponen Infrastruktur Mutu. Yaitu, 2 dari 3 lembaga sertifikasi IndoGAP yang ada saat ini telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan siap melaksanakan sertifikasi IndoGAP.
Kemudian, telah tersusun naskah final Peraturan Menteri tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang siap disahkan oleh Menteri yang menaungi BSN. Tak hanya itu, Peta Jalan Pembangunan Laboratorium Metrologi Biologi Indonesia sudah selesai disusun dan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Strategi BSN.
Bahkan, saat ini 3 laboratorium di bawah KKP dan Kementerian Perindustrian siap diakreditasi menjadi Produsen Bahan Acuan Mikrobiologi pertama di Indonesia. Sementara, 2 laboratorium di bawah Ditjen Perikanan Budidaya KKP siap diakreditasi menjadi Penyedia Pengujian Profisiensi.
“31 SNI telah direvisi dan SOP audit/inspeksi jarak jauh telah dilaksanakan untuk sertifikasi GMP dan HACCP,” ucap Artati.
Selanjutnya, Komponen Pemenuhan Standar bagi UMKM telah tersedia 15 SOP perikanan budidaya yang sesuai dengan kode etik dalam Perikanan Budidaya yang Bertanggung Jawab (CCRF FAO) serta terdapat SNI dan beberapa standar internasional yang telah selesai diujicobakan.
Saat ini sedang dilakukan sosialisasi untuk mencapai target implementasi oleh 2.500 pembudidaya ikan se-Indonesia, transformasi 7 SOP ke dalam modul pelatihan, digitalisasi SOP menjadi media ajar penyuluh, blended learning di Politeknik AUP Jakarta, serta telah terbentuk 7 mitra program dan 80 UMKM pengolah yang mendapatkan sertifikat GMP.
“Sebagai contoh, sekitar 26,5% nilai ekspor UPI di Tarakan yang saat ini menjadi mitra penerima kegiatan GQSP, mengalami peningkatan karena terjadinya penambahan pasar baru,” jelas Artati.
Dari komponen Budaya Mutu, tersusun 5 rekomendasi kebijakan bidang mutu yang telah diadopsi oleh KKP, tersedianya 46 laboratorium perikanan yang terdaftar di jejaring laboratorium internasional, serta lebih dari 10 ribu peserta telah dilatih atau mengikuti kegiatan awareness campaign baik perwakilan dari pembina mutu, inspektur mutu, maupun penyuluh perikanan.
Guna mencapai target peningkatan ekspor udang 250% di 2024, situs web dan branding udang Indonesia telah diluncurkan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia.
“Dengan semua yang kita lakukan tersebut, kita berharap tidak ada lagi penolakan produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar internasional,” tegasnya.
