Tahu tidak Sobat AgriVisi, pemerintah telah menetapkan BUMN yang bergerak di bidang pangan untuk menjaga stok pangan pemerintah (CPP). Ada dua BUMN Holding Pangan, yaitu ID FOOD dan Perum BULOG dalam upaya stabilisasi pangan nasional.
Nah, BUMN yang bergerak di bidang pangan ditetapkan sebagai operator penyelenggaraan CPP. Tugasnya melakukan off taker atau menjadi stanby buyer untuk produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang telah ditetapkan.
Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 125/2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Sesuai Perpres 125/2022, pemerintah menugaskan BULOG dan BUMN Pangan menjadi bagian dari penyelenggaraan CPP untuk 11 komoditas strategis.
Pembagian tugasnya sudah jelas, BULOG fokus di komoditas beras, jagung, dan kedelai. Sedangkan, BUMN Pangan dalam hal ini ID FOOD di komoditas lainnya seperti daging unggas, daging ruminansia, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang, cabai, dan ikan.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, ID FOOD sebagai BUMN Holding di bidang pangan memiliki peran sentral dalam upaya stabilisasi pangan nasional. Peran sentral ID FOOD, khususnya dalam hal penyediaan CPP untuk komoditas pangan strategis seperti daging unggas, daging ruminansia, telur ayam, gula konsumsi, minyak goreng, bawang dan cabai serta ikan.
“Dalam tata kelola kebijakan pangan nasional, ID FOOD dengan seizin Menteri BUMN berperan sebagai operator Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan secara komersial dan B2B melalui mekanisme cadangan pangan pemerintah,” terang Arief saat acara Focus Group Discussion “Operasional ID FOOD Menjalankan Stabilisasi Pangan Secara Komersial” di Yogyakarta (15/12).
Nah Sobat AgriVisi, saat ini sedang dalam tahap pembahasan besaran stok CPP untuk masing-masing komoditas. Khususnya, komoditas yang dikelola oleh ID FOOD.
Menurut Arief, dalam mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan CPP oleh BUMN tersebut, NFA bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN telah menyiapkan skema pendanaan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 153/2022 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam Rangka Penyelenggaraan CPP.
Pada 2022 telah disetujui pelaksanaan subsidi bunga ringan kepada ID FOOD dan BULOG dengan total platform sebesar 3 triliun rupiah. Yaitu, sebanyak 1 triliun rupiah untuk BULOG dan 2 triliun rupiah untuk ID FOOD.
“Terkait pendanaan CPP pemerintah dalam hal ini NFA, Pak Erick (Menteri BUMN), Bu Menkeu bersama Dirjen Perbendaharaan, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu, terus berupaya agar tercipta skema terbaik. Sesuai pasal 15 Perpres 125/2022, pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan,” paparnya.
Sobat AgriVisi, Arief berharap, berjalannya peran Holding BUMN Pangan sebagai penyelenggara CPP, tentunya akan membuat jumlah stok CPP komoditas pangan strategis selain beras bisa tersedia dan terus meningkat. Sehingga, pada 2023 pemerintah memiliki CPP lebih beragam.
“Dengan semakin baiknya sistem penyelenggaraan CPP, diharapkan Indonesia memiliki tata kelola pangan semakin baik. Tidak ada lagi gejolak dan fluktuasi harga yang tajam baik di hulu dan hilir sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen dan petani, peternak, serta nelayan sebagai produsen,” ujarnya.
Arief mengatakan, dukungan lain yang tengah disepakan dalam penyelenggarakan CPP ini adalah pemanfaatan teknologi rantai dingin untuk memperpanjang masa simpan produk seperti cabai, bawang merah dan putih, daging ruminansia, dan daging ayam.
“NFA telah mengalokasikan 18 (delapan belas) unit fasilitas rantai dingin yang terdiri dari cold storage, air blast freezer, reefer container, dan head pump dryer. Beberapa telah disalurkan untuk dikelola Pemda, BUMN, BUMD, koperasi di sentra-sentra produksi pangan,” ungkapnya.
Sementara itu Sobat AgriVisi, Direktur Utama ID FOOD, Frans M. Tambunan mengatakan, ID FOOD siap menjalankan program CPP sesuai Perpres No.125/ 2022. ID FOOD mendapat amanat mengelola 8 komoditas.
Penyelenggaraan CPP merupakan faktor penting untuk memastikan pemerintah bisa berperan terhadap stabilisasi. “Dalam pelaksanaan ini dengan skema komersial tentu butuh dukungan. ID FOOD sudah menyiapkan skema impelentasinya, misalnya untuk skema pendistribusian produk meliputi hilirisasi komersial dan movement regional dari daerah surplus ke daerah defisit,” jelasnya.
