loader image
31.3 C
Jakarta
Monday, November 28, 2022
Home Blog

NFA Fasilitasi Cold Chain untuk Memperkuat Stok Pangan Daerah

0
Sarana dan prasarana logistik pangan bagian dari strategi NFA dalam mengelola stok dan stabilisasi harga pangan strategis - NFA

Sobat Agrivisi tahu nggak sih? Provinsi Jawa Barat itu memiliki potensi pangan yang besar dan beragam, bahkan dikenal sebagai lumbung beras nasional.

Pasalnya, jumlah produksi beras di Jawa Barat pada 2021 sekitar 5,2 juta ton. Sehingga, menjadi salah satu provinsi sentra beras terbesar.

Nah selain beras, Jawa Barat juga merupakan penghasil bawang merah, cabai besar, palawija, serta aneka buah-buahan. Potensi pangan tinggi ini harus didukung fasilitas logistik pangan dengan teknologi yang baik agar memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan setempat.

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, agar memberikan dampak besar khususnya bagi penguatan gizi dan pertumbuhan ekonomi, maka dukungan sarana dan prasarana pangan dengan teknologi yang baik sangat diperlukan di sentra-sentra produksi pangan di Jawa Barat.

“Seperti kita ketahui, Jawa Barat merupakan salah satu lumbung pangan penting bagi Indonesia. Potensi tersebut perlu didukung oleh sarana-prasarana dengan teknologi yang memadai agar komoditas yang diproduksi dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan gizi masyarakat, juga bagi stabilitas dan ketahanan pangan,” ujar Arief saat menghadiri Gelar Pangan Murah (GPM) dan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tahun 2022 di Bandung, Jawa Barat (8/11).

Acara yang mengangkat tema “Bersama Wujudkan Pangan Kuat Indonesia Berdaulat” ini dimeriahkan berbagai acara dan kampanye seputar ketahanan pangan. Turut hadiri pada acara tersebut adalah Wakil Gubernur Jawa Barat, Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bambang Pramono, perwakilan Kodam III/Siliwangi, Perwakilan Walikota Bandung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, serta kepala daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang terhubung secara daring.

Arief mengatakan, NFA siap mendukung penguatan potensi pangan di Jawa Barat melalui alokasi sarana dan prasarana logistik pangan yang bermanfaat untuk memperpanjang masa simpan produk. Yaitu, melalui penyediaan reefer countainer, air blast freezer, cold storage, dan heat pump dryer di sentra-sentra produksi pangan.

“Sarana-prasarana logistik pangan ini secara umum bertujuan untuk mengamankan rantai dingin pangan agar stok terjaga. Kita sudah alokasikan 6 fasilitas untuk wilayah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis. Salah satunya kita serah terimakan secara simbolis pada momentum peringatan Hari Pangan Sedunia di Jawa Barat ini,” jelasnya.

Sobat AgriVisi, dalam pengalokasian kali ini, NFA akan menyalurkan 2 unit reefer countainer dan 2 unit air blast freezer dengan masing-masing 1 unit untuk kabupaten Ciamis dan Cianjur. Selain itu, juga mengalokasikan 1 unit cold storage dan 1 unit heat pump dryer untuk Kabupaten Bandung.

Fasilitas tersebut kemudian akan dikelola oleh Koperasi, BUMN, BUMD, atau kelompok tani sehingga pemanfaatan dan perawatannya dapat lebih terjamin.

Pengalokasian sarana dan prasarana logistik pangan tersebut, tambah Arief, merupakan bagian dari strategi NFA dalam mengelola stok dan stabilisasi harga pangan strategis. Selain itu Sobat AgriVisi, langkah ini juga merupakan bagian dari extra effort pengendalian inflasi pangan.

Lebih lanjut, Arief menyampaikan apresiasi dan penghargaan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang telah berhasil menjaga stabilitas stok dan harga pangan di wilayahnya. Ia juga berterima kasih atas kontribusi dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah defisit sehingga turut berperan menurunkan inflasi pangan nasional.

“Salah satu aksi konkret yang telah dilakukan adalah kolaborasi Pemprov Jabar (Jawa Barat) bersama NFA, Kemenhub, dan Kemendag melakukan pengiriman 200 ton beras dari Jabar ke Aceh melalui Tol Laut dari pelabuhan Patimban. Pada hari ini juga kita akan lakukan pengiriman beras dari Jabar ke Sumatera,” ucapnya.

 

Langkah Kolaboratif

Sobat AgriVisi, langkah kolaboratif melakukan mobilisasi pangan ke daerah defisit yang dilakukan Pemprov Jabar bersama NFA dan kementerian terkait ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan agar seluruh stakeholder pangan berkolaborasi membangun konektivitas melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar menyambut baik dukungan yang diberikan NFA untuk menjaga ketahanan pangan di Jabar. Salah satunya, melalui alokasi sarana dan prasarana pangan untuk menjaga stok pangan.

Menurut Uu, hal ini bentuk kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah mengingat pemprov tidak bisa sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di antaranya melalui ketahanan pangan masyarakat yang baik. Ketahanan pangan adalah pokok dari pemerintahan. Kekurangan pangan bisa berdampak pada krisis multidimensi.

“Untuk itu, kami mendukung berbagai langkah kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga dan memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya dengan membentuk lembaga khusus di bidang pangan seperti Badan Pangan Nasional. Maka, kita mendukung penuh NFA dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Uu menjelaskan, peringatan HPS di Jabar merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah menjaga semangat ketahanan pangan. Berbagai rangkaian acara juga digelar pada peringatan HPS 2022 tersebut. Di antaranya, penandatanganan nota kesepahaman antara NFA dengan Bank BJB tentang Sinergitas Peningkatan di Bidang Pangan dengan Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.

Kemudian, pencapaian rekor MURI Gelar Pangan Murah Serentak di Lokasi Terbanyak (40 titik lokasi), demo masak Menu Pangan Lokal, Makan Benar (MABAR) B2SA, dan talk show dengan tema “Mengenal Gastronomi Seni Kuliner dan Budaya Jawa Barat”, “Mencegah Generasi Anak Bebas Stunting”, “Stop Food Loss and Waste, and Be a Food Hero”.

Hebat, Indonesia Punya Induk Udang Unggul Vaname NuSa Dewa!

0
Kelangsungan hidup induk udang unggul NuSa Dewa mencapai 80-90 persen - KKP

Sobat AgriVisi, keberadaan induk udang unggul memegang peranan penting pada keberhasilan budidaya udang. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatatkan sejarah dengan keberhasilan mengembangkan induk udang unggul vaname (Pennaues vannamei).

Program pengembangan induk udang unggul vaname dilaksanakan oleh Balai Produksi Induk Undang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem. Melaui program pengembangan ini, KKP optimis mampu memenuhi target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024 dan memicu bangkitnya industri udang di Indonesia.

“Ini sejarah bagi Indonesia, kita sudah berhasil mengembangkan induk udang unggul vaname. Semoga ke depan kita sudah tidak lagi impor induk karena kita sudah bisa membuat sendiri yang dilakukan oleh balai budidaya yang ada di bawah Direktorat Jenderal Budidaya yang ada di sini (Karangasem). Ini kita yakini bahwa Indonesia akan menjadi champion (sektor budidaya) dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat meluncurkan program Induk Udang Unggul Vaname di Karangasem, Bali, Kamis pada 28 Oktober 2022.

Induk udang unggul vaname rakitan anak bangsa itu dinamai Induk Udang Unggul Vaname NuSa Dewa (Nusantara Sakti Dewata). Pengnembangan induk udang unggul itu diawali dengan program pemuliaan konvensional yang diperkaya dengan marka molekular.

Induk udang unggul vaname hasil pengembangan KKP ini memiliki kelebihan bisa tumbuh lebih cepat, toleran terhadap penyakit, serta dapat bersaing dengan produk induk udang dari negara lain lo Sobat AgriVisi! Hebat ya!

“Tadi beberapa testimoni menyebutkan kelangsungan hidupnya ada yang 80 sampai 90 persen. Saya kira kalau pengembangan ini terus dilakukan, akan tumbuh investor-investor yang bergerak di bidang produksi induk. Saya yakin luasan Indonesia sebagai negara maritim tentu akan menguasai pasar udang dunia,” ujar Trenggono.

Ia berharap, dalam waktu dekat akan ada produk-produk unggul yang lainnya yang juga mencatatakan sejarah baru. ”Dan bertepatan dengan hari ini adalah hari Sumpah Pemuda, kemudian KKP baru 23 tahun, jadi KKP betul-betul masih muda, yang masih lincah dan sudah mampu menciptakan sejarah mengembangkan induk udang unggul vaname, yang menjadi salah satu unggulan kita ke depan,” pungkas Trenggono.

Sobat AgriVisi, Dirjen Perikanan Budidaya, KKP, TB Haeru Rahayu memaparkan, keberhasilan mengembangkan induk udang unggul vaname akan menjawab kebutuhan para pembudidaya di Indonesia.

Dengan program pengembangan ini, pria yang akrab disapa Tebe ini juga optimis KKP mampu meningkatkan produksi udang nasional dan mengurangi impor induk udang vaname yang selama ini volume dan nilainya cukup tinggi.

“Khusus untuk komoditas udang pada tahun 2024, pemerintah menargetkan produksi sebanyak 2 juta ton dengan kenaikan nilai ekspor udang sebesar 250 persen. Pencapaian ini menghadapi tantangan yang salah satunya adalah ketersediaan benih udang yang berkualitas,” ungkapnya.

Tebe menambahkan, tujuan program pengembangan tersebut untuk menghasilkan sumber daya genetik udang yang adaptif sesuai kondisi lokal Indonesia agar dapat tumbuh cepat dan toleran sesuai tujuan dan kemandirian udang nasional.

“Setelah (peluncuran ini) kami masih terus melakukan penyempurnaan pengembangan, penambahan jumlah sumber daya genetik, pengembangan Multiplication Center (MC), serta melakukan uji coba multilokasi kepada pembudidaya,” terangnya.

Sobat AgriVisi, udang termasuk komoditas unggulan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai mencapai USD2,2 miliar pada tahun 2021. KKP melalui program strategis Ekonomi Biru, menempatkan udang sebagai komoditas yang digenjot produktivitasnya untuk kebutuhan pasar ekspor.

Simposium Udang Nasional 2022: Suitable Strain Battling Hard Culture

0
Simposium Udang Nasional 2022 menghadirkan ahli genetik udang dari Amerika Serikat

Sobat AgriVisi, PT Central Proteina Prima, Tbk (CP Prima) kembali menggelar acara rutin tahunan Simposium Udang Nasional 2022 dengan mengangkat tema “Suitable Strain Battling Hard Culture”. Simposium ini dilaksanakan di Hotel Episode Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Senin, 31 Oktober 2022.

Acara Simposium Udang Nasional 2022 dihadiri oleh para pembicara yang ahli di bidang budidaya udang. Salah satu pembicara khusus yang memberikan materi yaitu Dr. Harris Wright, Head of RnD Shrimp Improvement System yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat.

Kemudian, ada juga para ahli budidaya udang dari CP Prima. Yaitu, Dr. Heny Budi Utari, Technical Service Animal Health dan Guruh Suryawan, Technical Partner, yang menyampaikan materi terkait budidaya udang.

Dr. Harris Wright membawakan materi tentang kiat memilih strain udang vannamei SPV sesuai dengan tantangan yang terdapat pada lokasi budidaya. Dr. Heny Budi Utari membahas mengenai kondisi penyakit udang di Indonesia saat ini dan cara pengendaliannya. Sementara, Guruh Suryawan mengulas tentang strategi pengendalian AHPND dengan manajemen budidaya udang meliputi penyiapan tandon hingga manajemen pakan.

Turut hadir pula pada Simposium Udang Nasional tersebut Dirjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu. Sobat AgriVisi, dalam sambutannya, TB menjelaskan, target produksi udang sebanyak 2 juta ton pada 2024 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi membutuhkan peran aktif swasta.

Fariyanto Suyapto, Marketing dan Business Development Nasional CPP menjelaskan, simposium udang tahun ini menekankan pembahasan tentang induk udang. ”Ini jadi hal yang ingin didengar petambak. Dari strain induk, dicarikan yang lebih cocok untuk budidaya yang menghadapi tantangan berat. Ahli genetik, Dr. Harris memaparkan tentang induk dikaitkan dengan strain mana yang paling sesuai,” ulasnya.

Fariyanto Suyapto dan Hery Wong, mengisi kekosongan antara pengusaha dan petambak.

Peserta yang hadir dalam simposium udang nasional kali ini merupakan para pembudidaya udang, pengusaha udang, mahasiswa, dan stakeholder lainnya yang bermitra dengan CP Prima. Pada kesempatan kali ini juga Sobat AgriVisi, CP Prima memberikan pembahasan mengenai teknis budidaya udang mulai dari pemilihan induk dan pembuatan benur yang berkualitas, pemetaan dan penanganan penyakit udang, sampai dengan prospek dan budidaya udang yang berkelanjutan.

Hery Wong, Head Marketing Nasional PT Sinar Hidup Satwa (SiHS), Grup CP Prima menambahkan, acara ini berupaya mengisi kekosongan antara pengusaha dan petambak. ”Dengan begini kita harapkan budidaya jadi berhasil meski (yang hadir) non-customer juga ada, seperti IPB. kita lihat dampaknya lebih besar. Kalau budidaya bisa diperbaiki, manfaatnya orang lain bisa dapat, kita juga bisa dapat,” jelasnya.

Sobat AgriVisi, dalam simposium ini peserta dapat melakukan sesi tanya jawab untuk berbagi mengenai kendala atau hambatan-hambatan yang biasanya dialami pada waktu budidaya sehingga para pembicara dapat memberikan saran atau masukan yang bisa membantu dan bermanfaat untuk para pembudidaya.

Simposuim Udang Nasional 2022 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para petambak dan pengusaha udang, khususnya para mitra CP Prima serta sebagai ajang silaturahm dan bertukar informasi positif antara CP Prima dan para pembudidaya.

Dukung Satu Data Indonesia, NFA Gandeng BPS

0
Arief Prasetyo Adi (kiri), data pangan yang benar dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat - NFA

Sobat AgriVisi, pemerintah terus memastikan stabilitas stok dan harga pangan berkelanjutan dalam rangka pengendalian inflasi dengan memperkuat sistem data akurat dan terperinci. Untuk memastikan daya dukung data tersebut, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menjalin kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kerja sama disepakati dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi dan Kepala BPS, Margo Yuwono. Kerja sama tersebut bertajuk “Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik di Bidang Pangan”.

Tujuan kerja sama ini adalah memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019.

Menurut Arief, data pangan yang benar dan akurat merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Ketersediaan data pangan yang bersifat real time dapat berperan sebagai early warning system serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab inflasi seperti shortage (kekurangan) dan kenaikan harga.

Lebih jauh, dengan memiliki data pangan yang akurat, Indonesia dapat mengurangi potensi terjadinya krisis pangan.

Arief mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi BPS yang selama ini menjadi mitra kerja NFA dalam menyediakan berbagai data pangan yang akurat. NFA telah banyak melakukan pengolahan dan pemanfaatan data yang bersumber dari BPS.

Di antaranya, terkait Prognosa Neraca Pangan Nasional sebagai integrasi data yang bersumber dari seluruh stakeholder pangan meliputi BPS, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pangan.

“NFA banyak mengandalkan BPS dalam penyediaan data Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Prevalence of Undernourishment (PoU), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Neraca Bahan Makanan (NBM), dan berbagai produk data lain yang diolah oleh Badan Pangan Nasional. Maka dari itu pada kesempatan kali ini, kerja sama yang terjalin baik antara BPS dengan NFA disepakati dalam MoU agar kolaborasi menjadi semakin kuat,” paparnya di Bogor, Jawa Barat (4/11).

Nah Sobat AgriVisi, tindakan tersebut sebagai langkah untuk mendukung percepatan terwujudnya Satu Data Pangan Indonesia. Arief menegaskan, misi NFA adalah menyediakan data pangan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan.

Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Sehingga, penyediaan data terpadu antarkementerian/lembaga menjadi sangat penting.

“Integrasi data pangan nasional diperlukan agar stakeholder pangan dan pemerintah memiliki rujukan yang pasti. Terkait hal tersebut, NFA terus melakukan pembenahan pendataan pangan nasional, kolaborasi dengan BPS diharapkan dapat mempercepat upaya tersebut,” ujar Arief.

Kerja sama pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan tersebut memuat 5 (lima) poin strategis. Pertama, penyediaan data dan informasi statistik di bidang pangan untuk kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan/atau evaluasi. Kedua, pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi di bidang pangan.

Ketiga, pengembangan sistem informasi di bidang pangan. Keempat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kelima, dukungan pelaksanaan kegiatan sensus/survei.

“Sebagai percepatan kedua pihak telah membentuk tim teknis masing-masing yang akan langsung bekerja menjalankan poin-poin rencana kerja sama,” paparnya.

Sementara itu Sobat AgrVisi, Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, BPS mendukung penuh upaya NFA membangun data pangan nasional guna mewujudkan Satu Data Indonesia. Mengingat, hal tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Melalui MoU ini BPS siap berperan aktif melakukan penyediaan data dan pemanfaatan data di NFA” ujarnya.

Margo merinci, penyediaan data yang dijalankan meliputi penyelenggaraan statistik sektoral (penyelenggaraan statistik untuk instansi tertentu) sesuai dengan prinsip-prinsip satu data Indonesia, memberikan rekomendasi metodologi statistik, serta memberikan bantuan teknis dalam menyusun kerangka penjaminan kualitas data.

Sedangkan, pemanfaatan data meliputi analisis kebijakan dan bagi pakai data.

Berdasarkan pemetaan BPS, Margo menjelaskan, area kebutuhan data di NFA sangat beragam. Di antaranya berupa harga pangan, konsumsi pangan, ekspor dan impor, neraca pangan, cadangan/stok, pola distribusi, dan Prevalence of under nourishment (PoU) atau angka prevalensi ketidakcukupan pangan.

Memberdayakan Korporasi untuk Kesejahteraan Petani

0
Pemberdayaan petani kopi mulai dari hulu-hilir - Ditjen perkebunan Kementan

Sobat AgriVisi, Direktorat jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan) memberdayakan program korporasi petani, Java Preanger Lestari Mandiri (JPLM) di Kab. Bandung, Jawa Barat pada Senin, 7 November 2022. Keberadaan korporasi ini telah memberikan fasilitas kepada petani untuk semakin maju dan berkembang.

Fasilitas yang diterima berupa peremajaan tanaman kopi, pelatihan milenial, pelatihan ekspor, alat pascapanen atau sarana prasarana lainnya. Kelompok tani/koperasi sebanyak 5 unit bergabung membentuk korporasi JPLM, khususnya di tahun 2020.

Menurut Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah, tanaman kopi merupakan komoditas tanaman perkebunan yang banyak diminati pasar global karena peluang bisnis yang cukup tinggi dan menguntungkan serta termasuk tren gaya hidup saat ini. ”Dengan begitu, menanam kopi bisa meningkatkan perekonomian keluarga, menghidupi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang tentunya memberikan dampak,” kata Andi.

Selain itu Sobat AgriVisi, keberadaan korporasi JPLM ini juga membantu kelompok tani untuk ekspor keluar negeri serta mendapat fasilitasi KUR agar pemodalannya dalam produksi menjadi lebih cepat perkembangannya. Andi menjelaskan, ”Dengan adanya korporasi JPLM, petani akan menjadi lebih leluasa untuk menjual produk dengan harga lebih baik dan masyarakat daerah memiliki kesempatan bekerja di JPLM.”

Pembangunan pertanian kini dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan lahan, terutama lahan yang memiliki kondisi ideal untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, pengembangan dan perluasan lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara spesifik merupakan tujuan utama pemerintah dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Andi menegaskan, perlunya komitmen yang kuat semua anggota kelompok tani dan pihak terkait lainnya agar ke depannya semakin baik dan maju berkembang. “Melalui korporasi ini diharapkan ke depannya kopi semakin maju, semakin mendunia, meningkatkan ekonomi keluarga, kesejahteraan keluarga petani juga. Karena, tanaman kopi ini dapat dikatakan membantu menjaga dan mempertahankan ekosistem lingkungan,” ulas Dirjen.

Tahukah Sobat AgriVisi, petani milenial juga menjadi bagian korporasi. Mengapa begitu? Keterlibatan petani milenial yang melek teknologi akan memudahkan penjualan, pengolahan, dan pemasaran.

Kelompok tani yang bergabung dalam korporasi JPLM sangat bersyukur dengan program Kementan ini karena bisa menjadi lebih maju. Bantuan berupa benih, pupuk, mesin pulper huler, serta pengeringan menjadikan produksi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Perlu Sobat AgriVisi ketahui, luas kebun keseluruhan yang dikelola korporasi  mencapai 21.000 hektar dengan produksi yang  diolah tahun lalu sebanyak 1.015 ton green bean.

“Saat ini petani tidak akan bimbang karena kepastian akses pasar untuk hasil pertanian mereka aman dan jelas baik untuk harga ceri, gabah, maupun green bean. Sekarang harga pasar terbangun dan terkendali sesuai standar atau di atas harga pasar aman. Selain itu juga, produk semakin banyak dan berkembang serta membuka lapangan kerja atau memberdayakan masyarakat setempat,” terang Andi terperinci.

Pembinaan petani dimulai dari budidaya hingga panen. Petani diberi benih tanaman dan lainnya. Untuk jenis kopi yang dibudidayakan berupa kopi arabika yang telah berhasil dikirim ke beberapa negara, seperti Dubai-Uni Emirat Arab, Inggris, Eropa, Timur Tengah, dan lainnya.

“Kalau untuk ciri khas tertentu dibandingkan dari koperasi lain sementara ini proses kopinya specialty. Ke depan bisa juga proses kopi reguler karena didukung alat sarana prasarana percepatan produksi yang menunjang dari koperasi tersebut. Kenapa pilih kopi dengan tanaman kopi ini justru erosi tanah atau banjir bisa dikendalikan,” tandas Andi.

Bulog Menyiapkan Dana Triliun untuk Serap Beras Petani

0
Bulog memiliki 1.682 unit gudang dengan kapasitas 4 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia - Perum BULOG

Sobat AgriVisi, beberapa hari belakangan ini beras dan gabah naik. Ditambah lagi, stok beras pemerintah yang dimiliki Perum BULOG menipis.

Mengatasi hal ini, Perum BULOG konsisten melaksanakan tugasnya sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 untuk mengamankan harga gabah beras di tingkat petani dengan menyerap beras dalam negeri sepanjang tahun ini. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto menegaskan, BULOG menyiapkan dana untuk menyerap beras petani berapapun jumlahnya.

Sepanjang tahun ini BULOG telah melakukan pembelian beras petani dalam negeri dengan jumlah mencapai 830 ribu ton per tanggal 03 November 2022 dengan melibatkan kelompok tani/gapoktan, penggilingan dan berbagai stakeholder lainnya.

“Bulog bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk permodalan dalam melakukan penyerapan beras petani. Jadi, terkait jumlah pendanaan tidak ada permasalahan sama sekali. BULOG siap menyerap maksimal produksi gabah beras dalam negeri,” katanya (4/11).

Suyamto melanjutkan, selain pendanaan, semua perangkat yang dimiliki BULOG juga siap untuk menyerap dan menyimpan produksi gabah beras dalam negeri. Dengan kapasitas gudang yang dimiliki BULOG sebanyak 4 juta ton, maka space gudang saat ini masih banyak tersedia untuk menyimpan gabah beras tersebut.

“Bulog memiliki 1.682 unit gudang dengan kapasitas 4 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia sampai dengan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) sekalipun. Jadi, terkait sarana penyimpanan juga tidak ada masalah,” jelasnya.

Nah Sobat AgriVisi, Suyamto bersama semua direksi BULOG turun ke wilayah-wilayah sentra produksi untuk mengawal langsung tim BULOG di lapangan dalam proses penyerapan gabah beras dalam negeri ini.

Kegiatan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri selain bertujuan menjaga tingkat harga bagi produksi petani, juga untuk memupuk stok sebagai cadangan beras pemerintah. Kegiatan ini pun berperan dalam menggerakkan perekonomian di tingkat petani sehingga dapat memulihkan roda perekonomian sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Triliun rupiah beredar di perdesaan pada saat kegiatan penyerapan dilakukan Perum BULOG. Penyerapan ini juga merupakan salah satu fungsi stabilisasi harga di tingkat petani.

Extra Effort Menjaga Inflasi Pangan Oktober Terkendali

0
Penyebab turunnya inflasi pangan adalah gencarnya operasi pasar di berbagai daerah - NFA

Sobat AgriVisi, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus meningkatkan extra effort (upaya ekstra) pengendalian inflasi untuk mempertahankan tren penurunan inflasi (deflasi) yang terjadi di bulan Oktober 2022.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,87 di bulan September 2022 menjadi 112,75 di bulan Oktober 2022. Atau, terjadi deflasi 0,11 persen secara bulanan (MoM) dengan kontribusi terbesar dari sektor pangan -0,25 persen.

Sementara, angka inflasi nasional per Oktober 2022 berada di posisi 5,71 persen dengan andil terbesar dari sektor transportasi 1,92 persen.

Arief mengatakan, deflasi terjadi di Oktober merupakan kabar baik, terlebih kondisi tersebut dipicu oleh turunnya inflasi pangan sebesar 0,25 persen (MoM).

“Kami merespon dengan baik perkembangan tersebut, tentunya ini menunjukan keberhasilan kerja keras yang telah dilakukan seluruh stakeholder pangan dari pusat hingga daerah dalam menjaga stabilitas stok dan harga pangan, namun kita jangan sampai lengah,” ujarnya pada Kamis (3/11).

Nah Sobat AgriVisi, Arief memastikan, pihaknya bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, dinas urusan pangan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta seluruh stakeholder yang tergabung ke dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah akan terus mendorong dan mengawal pelaksanaan extra effort pengendalian inflasi pangan secara konsisten.

Berdasarkan data BPS Oktober 2022, sektor pangan berhasil turun menjadi sektor penyumbang terbesar inflasi kedua dengan andil 1,72 persen. Kontribusi ini di bawah sektor transportasi yang berkontribusi sebesar 1,92 persen.

“Sektor pangan mengalami kemajuan yang signifikan dalam pengendalian inflasi, di mana pada September 2022 lalu pangan menempati posisi pertama penyumbang inflasi sebesar 2,02 persen, di atas sektor transportasi 1,92 persen. Bulan ini kita berhasil turunkan menjadi 1,72 persen. Melalu kerja sama yang menyeluruh dan berkelanjutan, kami optimis inflasi pangan bisa terus ditekan,” jelasnya.

Adapun faktor penyebab turunnya inflasi pangan salah satunya adalah gencarnya pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah di berbagai daerah. Sampai dengan awal November 2022 ini, NFA bekerja sama dengan dinas urusan pangan daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya telah melaksanakan 125 kali bazar pangan murah di 25 provinsi dan 56 kabupaten/kota.

Realisasi total penyaluran pada kegiatan tersebut sebanyak 202 ribu kg yang terdiri dari komoditas beras, cabai, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam, gula, bawang putih dan merah, daging sapi, serta sayuran lainnya.

Selain pelaksanaan bazar pangan murah, Arief mengaku, melakukan monitoring yang ketat terhadap perkembangan stok dan harga pangan harian, baik di tingkat produsen maupun konsumen. “Pengawasan dilakukan melalui dashboard terintegrasi yang menghimpun data dari para enumerator di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Langkah ini sebagai early warning system. Sehingga, kami dapat segera melakukan intervensi terhadap daerah-daerah defisit dan rawan pangan,” ujarnya.

Arief meyakini, langkah pengendalian inflasi pangan ke depannya akan semakin baik. Hal tersebut seiring telah ditekennya bleid Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Sobat AgriVisi, melalui Perpres Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia akan memiliki stok cadangan pangan 11 komoditas strategis sehingga upaya stabilisasi stok dan harga pangan relatif lebih terjaga. Sedangkan, Perbadan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan menjadi instrument untuk mewujudkan kesetimbangan harga antara produsen dan konsumen.

“Hal ini sejalan dengan semangat NFA, bukan hanya mengendalikan harga di hilir/konsumen, tapi memastikan petani peternak sejahtera,” jelasnya.

Langkah strategis pengendalian inflasi pangan tersebut, menurut Arief, merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI yang menyampaikan bahwa perkembangan harga pangan dan inflasi merupakan dua hal yang harus menjadi fokus perhatian kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang dikutip dari laporan BPS, penurunan inflasi pangan pada Oktober ini dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas strategis. Seperti, cabai merah memberikan sumbangsih deflasi m-to-m sebesar 0,13 persen, telur ayam ras sebesar 0,06 persen, daging ayam ras dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,03 persen, minyak goreng sebesar 0,02 persen, serta komoditas lainnya tomat, bawang merah, dan cabai hijau masing-masing sebesar 0,01 persen.

KKP Ajak Investor Garap Industri Pengolahan Rumput Laut

0
Nilai ekspor rumput laut per September 2022 mencapai USD455,7 - KKP

Sobat AgriVisi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pelaku usaha atau investor untuk menggarap potensi industri pengolahan rumput laut di Indonesia. Tujuannya, meningkatkan daya saing dan nilai ekspor produk tersebut di pasar dunia.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal ini saat membuka Seaweed Investment Forum + Festival (SIFFEST) 2022 dengan tema Investasi & Inovasi Bisnis Emas Hijau Indonesia. Acara ini berlangsung secara hibrid dari Surabaya, Jawa Timur, Selasa (1/11/2022).

 

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah temu bisnis dan investasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka menarik minat investasi dan pengembangan usaha rumput laut nasional,” ungkap Menteri Trenggono.

 

Indonesia merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia, jelas Trenggono, dengan jumlah produksi mencapai 9,6 juta ton per tahun. Selama ini rumput laut juga termasuk unggulan ekspor produk perikanan Indonesia lo Sobat AgriVisi!

 

Bahkan saat marak-maraknya penyebaran pandemi Covid-19 yang mengakibatkan merosotnya perekonomian global, usaha rumput laut mampu bertahan.

 

Sampai dengan September 2022, tercatat volume ekspor rumput laut Indonesia di angka 180,6 ribu ton. Nilai ekspornya mencapai USD455,7 juta dengan negara tujuan utama adalah Tiongkok.

 

Jumlah tersebut meningkat 93 persen dibanding periode sama tahun 2021. Namun yang menjadi tantangan, sebagian besar produk ekspor masih didominasi oleh rumput laut kering sebesar 93,2 persen.

 

“Hal ini menunjukkan bahwa nilai tambah rumput laut belum dimanfaatkan sepenuhnya di dalam negeri. Dengan berkembangnya inovasi dan teknologi, rumput laut sebenarnya dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah dan manfaat serta memiliki nilai ekonomis tinggi. Di antaranya menjadi bahan pangan dan nonpangan, seperti pakan ternak/ikan, pupuk, kosmetik, dan juga farmasi. Rumput laut juga mampu menyerap karbon,” papar Trenggono.

 

Apabila komoditas rumput laut ini kita tekuni secara serius, maka Indonesia dapat menjadi champion rumput laut dunia. Oleh sebab itu, lanjut Trenggono, “KKP menetapkan kebijakan yang holistik dari hulu-hilir dalam pengembangan rumput laut Indonesia untuk kemudian menjadi satu kawasan ekonomi khusus, sehingga mampu meningkatkan daya saing secara nasional dan global.”

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi penyelenggaraan SIFFEST 2022 mengingat besarnya potensi pengembangan rumput laut di Indonesia.

 

“Ini sebagai upaya akselerasi investasi dan pengembangan usaha rumput laut dari hulu dan hilir,” ungkap Luhut dalam video sambutannya.

 

Dalam acara tersebut, Menteri Trenggono turut menyaksikan penandatangan empat MoU antara pemerintah daerah, pelaku usaha skala besar, dan pelaku usaha rumput laut perorangan yang bertujuan mengembangkan dan memenuhi bahan baku rumput laut bagi industri. Ia juga meninjau pameran aneka ragam rumput laut.

Industri Harus Serap Jagung dari Petani Lokal

0
Pabrik pakan bisa memberikan harga pakan yang lebih kompetitif - Kementan

Sobat AgriVisi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong para pelaku usaha dan industri pakan untuk menyerap jagung dan produk lokal seperti dedak yang diproduksi petani seluruh Indonesia. SYL mengungkapkan hal ini saat meresmikan perusahaan pakan swasta yang berinvestasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

 

“Saya berharap dengan adanya pabrik pakan di sini akan memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, terutama penyerapan bahan baku pakan lokal seperti jagung, dedak, dan sebagainya yang akan mendorong pengembangan ekonomi pedesaan,” ujar SYL pada Rabu, 2 November 2022.

 

Mentan mengungkapkan, berdasarkan hasil survei BPS mengenai struktur ongkos usaha peternakan, komponen pakan memiliki kontribusi hingga 56,95 persen terhadap total biaya pada budidaya ayam ras pedaging di tingkat peternakan rakyat. Sedangkan untuk budidaya ayam ras petelur, kontribusi pakannya mencapai 70,97 persen.

 

“Karena itu, pabrik pakan dapat menyerap bahan baku pakan dari petani setempat, dan harga pakan  untuk peternak lebih dapat terjangkau. Di sisi lain, saya berharap pabrik pakan memberikan pengaruh ke harga pangan asal ternak yang lebih kompetitif di tingkat konsumen,” jelasnya.

 

SYL berharap pabrik pakan ternak dapat menjalin kerja sama yang baik dengan petani dan peternak . ”Yang pasti kita harapkan nantinya ada kerja sama yang saling menguntungkan antara petani, dan peternak, serta masyarakat sekitar,” katanya.

 

Sobat AgriVisi, pertanian dan peternakan adalah sektor yang memberi solusi kongkrit bagi tumbuh kembangnya sebuah ekonomi. Kontribusi keduanya, SYL menjelaskan, bahkan terbukti menjadi kunci utama bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis dunia.

 

“Inilah saatnya Indonesia bangkit menjadi negara yang lebih kuat dan ini tergantung kita semua. Kita mau tidak berkeringat, kerja benar, dan jangan sampai kita korupsi. Hari ini kementan melalukan support (dukungan) sepenuhnya karena pertanian itu untuk rakyat, bangsa dan negara,” katanya.

 

Sejauh ini, sambung SYL, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi mampu menguatkan ekonomi dari ancaman pandemi dan krisis lainnya. Indonesia bahkan menjadi negara terkuat pada sistem ketahanan pangan setelah FAO dan IRRI memberi penghargaan swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut.

 

“Dalam menghadapi global warming (pemanasan global), dampak Covid-19 dua tahun setengah, di mana ekonomi sedang tergoncang, pangan bersoal di seluruh negara, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat survive (bertahan) menghadapi tantangan itu. Bahkan, FAO dan IRRI memberikan penghargaan kepada Bapak Presiden terhadap bagaimana pertanian Indonesia menjadi kekuatan bangsa sekarang ini,” tandasnya.

Presiden Terbitkan Perpres CPP, Efektifkah? 

0
Bulog perlu dilengkapi peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional penugasan CPP - Perum BULOG

Sobat AgriVisi, Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 125/2022 terkait Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

 

CPP tersebut akan menugaskan Perum Bulog dan BUMN pangan lain sebagai pengelola 11 komoditas pangan strategis. Namun, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA), Ali Usman mengkritisi Perpres tersebut.

 

Ali mengatakan, stok beras Bulog selama ini menipis karena Bulog dipaksa menyerap beras di petani atau penggilingan. Namun, lembaga ini tidak diberikan ruang penyalurannya (captive market) oleh pemerintah.

 

Akibatnya, beras Bulog menumpuk di gudang, turun mutu dan mengalami kerugian. Kondisi Bulog ini merupakan korban kebijakan.

 

“Ada faktor kesengajaan melemahkan Bulog atau BUMN pangan ini. Apalagi, dipaksa menyerap dengan menggunakan dana komersial. Bayangkan disuruh menyerap, disimpan gudang, beras turun mutu karena tidak ada market, tapi dana komersial yang bunganya berjalan tiap tahun. Jadi, Bulog dipasung alias dikerangkeng oleh kebijakan kementerian,” tegas dalam keterangannya, Jakarta (2/11).

 

Nah Sobat AgriVisi, sebagai informasi, pemerintah memiliki program penyaluran beras melalui Bulog, yaitu Program Rastra/Raskin. Ini sebenarnya merupakan program mapan dari pemerintah pusat yang bertujuan menjaga ketahanan pangan rakyat dan menjaga inflasi di daerah dan nasional.

 

Pasalnya, beras rentan menyumbang inflasi karena mayoritas sebagai konsumsi utama rakyat Indonesia, terutama masyarakat miskin, serta memberi kepastian harga gabah di tingkat petani.

 

Ali menguraikan, Pasal 4 ayat (2) perpres tersebut menyatakan penetapan jumlah CPP dilakukan berdasarkan hasil Rakortas tingkat menteri atau kepala lembaga. Sedangkan, Pasal 11 angka (6) menyebut, penyaluran CPP dilakukan melalui Rakortas tingkat Menteri atau kepala Lembaga.

 

”Jangan sampai perpres ini memasung kedua kalinya peran Bulog dan BUMN pangan, yaitu di paksa menyerap CPP tetapi tidak diberikan kewenangan penyaluran. Karena Bulog ditugaskan menguasai CPP yakni beras, jagung, dan kedelai, serta komoditas pangan strategis lainnya atau 11 bahan pokok (sembako),” jelasnya.

 

Sebelas komoditas pokok tersebut adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ayam, telur, daging sapi, gula, minyak goreng, dan ikan.

 

“Kami berharap Bapanas (Badan pangan Nasional) dapat mengeksekusi sendiri terkait jumlah CBP dan penyalurannya. Karena Bapanas setara Menteri, tanpa Rakortas pun jadi, karena urusan mendesak. Terutama, menjaga ketahanan masyarakat dan inflasi. Maka beras dapat disalurkan melalui program strategis nasional yakni bansos melalui Rastra/Raskin untuk dihidupkan kembali. Atau dapat menggunakan istilah baru seperti Beras untuk rakyat,” ungkapnya.

 

Sementara itu Sobat AgriVisi, Perum BULOG menyambut terbitnya Perpres tentang CPP. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto mengatakan, pihaknya sudah menerima dan menyambut baik Perpres tentang Penugasan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bulog.

 

Terdapat 11 pangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Namun, pada tahap pertama penyelenggaraan CPP meliputi tiga jenis yaitu beras, jagung, dan kedelai. Tahapan berikutnya akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

 

Perpres No. 125/2022 menjelaskan soal kebijakan dari hulu hingga hilir dalam pengelolaan pangan mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan dan penyeluran untuk pemanfaatan cadangan.

 

“Perpres ini sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan, dan penyalurannya. Namun, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada Bulog,” jelas Suyamto.

ON TRENDING!

SRG Jaga Stabilitas Harga Ikan

0
Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pembangunan 10 kelembagaan Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah potensial penghasil perikanan di seluruh Indonesia.   Direktur Jenderal...