Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Bogor, Jawa Barat meraih prestasi sebagai “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik” lingkup kementerian/lembaga tahun 2021. Penghargaan ini dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
“Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan buat kami karena UPT Kementan (Kementerian Pertanian) telah meraih penghargaan pelayanan publik dengan kategori sangat baik. Hal ini tentunya menjadi motivasi buat kami semua untuk terus meningkatkan pelayanan prima buat masyarakat,” ungkap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (11/03/2022).
Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ini merupakan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lokus evaluasi pelayanan publik meliputi Unit Pelayanan Publik (UPP) tingkat kementerian/lembaga sebanyak 84 UPP, tingkat provinsi sebanyak 34 UPP, dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 514 UPP.
Penghargaan untuk BET Cipelang disampaikan oleh MenPANRB, Tjahjo Kumolo pada acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang disampaikan pada Selasa (08/03) secara online.
“Saya berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi BET Cipelang beserta UPT-UPT lingkup Kementan lainnya agar senantiasa memberikan pelayanan yang prima dan profesional bagi masyarakat,” ujar SYL.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Nasrullah menyampaikan, tahun 2021 BET Cipelang menjadi UPT Ditjen PKH mewakili Kementan menjadi lokus evaluasi pelayanan publik.
Kepala BET Cipelang, Oloan Parlindungan menyampaikan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan pada Agustus – November 2021. Pandemi Covid-19 menjadikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara online. Sementara, pengamatan langsung dilakukan pada saat desk evaluation.
Ada 6 aspek yang menjadi poin penilaian. Yakni, Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.
“Alhamdulillah kami sebagai wakil dari Kementan bisa meraih prestasi ini. Hal ini tentunya menjadi motovasi buat kami untuk lebih memberikan pelayanan prima dan terbaik bagi masyarakat,” imbuh Oloan.
Mencermati hasil evaluasi layanan publik, katanya, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, penguatan kapasitas Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam integrasi data antarlayanan. Kedua, pendekatan not business as usual untuk membangun budaya bangga melayani bangsa.
Ketiga, pembenahan arsitektur pelayanan publik yang lebih inklusif serta prioritas riset. Keempat, pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern. Terakhir, pembangunan sistem yang adaptif.
