Penerapan perikanan berkelanjutan dengan prinsip ekonomi biru tidak berhenti di teori tapi juga dipraktikkan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Demikian ungkap Machmud, Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Machmud menjelaskan, KKP memiliki 3 terobosan aplikasi ekonomi biru, di antaranya perikanan tangkap terukur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan perikanan budidaya berbasis riset untuk peningkatan ekspor, dan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.
Penerapan ekonomi berkelanjutan, lanjutnya, juga dibarengi peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai sumber pangan untuk kebutuhan protein masyarakat.
“Tentu hal ini juga untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui Gemarikan, kita sosialisasi, mengedukasi dan mengajak masyarakat berkreativitas mengolah ikan untuk jadi menu keluarga,” jelasnya saat membuka webinar Harkannas 2021 “Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Nasional untuk Ketahanan Pangan”.
Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI), Janti Djuari menyontohkan penerapan sertifikat ekolabel MSC. Selain menjaga keberlanjutan, sertifikasi tersebut juga untuk meningkatkan dan membuka akses pasar secara global agar dapat bersaing dengan negara lain.
Janti mengatakan, 71% konsumen seafood dunia menginginkan produk perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, 65% konsumen perikanan percaya bahwa mereka harus mengonsumsi ikan yang berasal dari perikanan berkelanjutan.
“Bahkan, 56% konsumen seafood dunia mau membayar lebih untuk makanan laut yang tersertifikasi dari perikanan berkelanjutan,” jelas Janti.
Sarah Hutapea, Factory Manager Harta Samudera mengaku mendapat banyak manfaat setelah mengantongi sertifikasi perikanan berkelanjutan. Manfaat tersebut di antaranya permintaan ekspor meningkat, harga lebih baik, sekaligus kesadaran mitranya dalam menjaga laut bagi generasi mendatang.
Jadi, bukan hanya produk dan lingkungan yang terjaga tapi pada proses tersebut ada hak-hak dan kesejahteraan, kesehatan, serta keselamatan mulai dari nelayan hingga pekerja pabrik yang terpenuhi.
“Sehingga tak hanya tercapai perikanan yang bekelanjutan, usaha kami juga bisa berlanjut. Dan lewat usaha ini, bisa menghasilkan dampak yang baik bagi lingkungan, nelayan, pekerja pabrik, dan semua yang terhubung dengan usaha ini,” ungkap Sarah.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, penerapan prinsip ekonomi biru adalah menyeimbangkan keberlanjutan ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Trenggono, ekonomi biru merupakan harapan bagi masa depan bangsa dalam penguatan ekonomi nasional.
